1 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 085 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian |
2 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 049/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
3 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 067/K.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
4 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan |
5 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan |
6 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
7 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian. |
8 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 126/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
9 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
10 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 137/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
11 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 138/K.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan |
12 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/K.02/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan yang Ditetapkan sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
13 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 152/K.02/2020 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan |
14 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 165/K.02/2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan yang Ditetapkan sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
15 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/K.02/2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
16 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 165/K.02/2019 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
17 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 02 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara |
18 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik |
19 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri |
20 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial |
21 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
22 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
23 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
24 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2023 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali |
25 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian |
26 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan |
27 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika |
28 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak |
29 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan |
30 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
31 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
32 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian |
33 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 060 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara |
34 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
35 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 080 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
36 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan |
37 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan |
38 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan |
39 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial |
40 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional |
41 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan |
42 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
43 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 068 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia |
44 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Tndonesia |
45 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Pertanian |
46 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara |
47 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
48 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 080 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika |
49 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup |
50 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementerian Pertahanan |
51 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian |
52 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional |
53 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara |
54 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian |
55 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 013 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional |
56 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 041 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata |
57 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPKP |
58 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPOM |
59 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 7-2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika |
60 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan |
61 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika |
62 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 013 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan |
63 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
64 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
65 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga |
66 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi |
67 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional RI |
68 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik |
69 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 071 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri |
70 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara |
71 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan |
72 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan |
73 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika |
74 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi |
75 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup |
76 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan |
77 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional |
78 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan |
79 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 2007 Tentang Perubahan PP 75-2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan HAM |
80 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional |
81 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial |
82 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional |
83 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Standardisasi Nasional |
84 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
85 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua PP 75-2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan HAM |
86 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan |
87 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan |
88 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata |
89 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP 14-2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan |
90 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informasi |
91 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RI |
92 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik |
93 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
94 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional |
95 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 078 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara |
96 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 2004 Tentang Perubahan Ketiga PP 26-1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman |
97 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
98 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2004 Tentang Perubahan PP 49-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian |
99 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara RI |
100 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pencabutan PP 18-2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Logistik |
101 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama |
102 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional |
103 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan |
104 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup |
105 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan |
106 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral |
107 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
108 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan |
109 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara |
110 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri |
111 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
112 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional RI |
113 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional |
114 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial |
115 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 049 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian |
116 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi |
117 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan |
118 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah |
119 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan |
120 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional |
121 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 2001 Tentang Tarif Atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan |
122 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 2001 Tentang Tarif Atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik |
123 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional |
124 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial |
125 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata |
126 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 2001 Tentang Perubahan PP 134-2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
127 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua PP 26-1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman |
128 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional |
129 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 068 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri |
130 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 013 Tahun 2000 Tentang Perubahan PP 58-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambahan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum |
131 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 2000 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan |
132 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 2000 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama |
133 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 087 Tahun 2000 Tentang Perubahan PP 26-1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman |
134 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 2000 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
135 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
136 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 142 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan |
137 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1999 Tentang Perubahan PP 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan |
138 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua PP 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan |
139 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum |
140 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 1998 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan |
141 |
Peraturan Presiden Nomor : 002 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Sosial |
142 |
Peraturan Presiden Nomor : 019 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional |
143 |
Peraturan Presiden Nomor : 062 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan |
144 |
Peraturan Presiden Nomor : 066 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
145 |
Peraturan Presiden Nomor : 068 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia |
146 |
Peraturan Presiden Nomor : 076 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia |