Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 26 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/K.02/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 88/K.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/K.02/2012 Tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KU.02.02 Tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : NOM.HH-04.KU.02.02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Mhh02Ku0202 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat Fidusia Dan Kewarganegaraan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.PK.02.02TH2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia Dan Kewarganegaraan Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 506/KMK.01/1999 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan No.203/KMK.01/1998 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Presiden Nomor : 058 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak