1 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara-Daerah |
2 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP 14-2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara-Daerah |
3 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara-Daerah |
4 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/K.010/2020 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu |
5 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/K.06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah |
6 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 95/K.010/2019 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019 |
7 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/K.010/2018 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018. |
8 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/K.010/2017 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017. |
9 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/K.010/2016 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016. |
10 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/K.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah |
11 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/K.07/2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara /Daerah |
12 |
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
13 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 137 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara |
14 |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 378/KMK.01/2004 Tentang Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara pada Instansi Pemerintah Berkaitan dengan Otomoni Daerah |
15 |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.01/2000 Tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal Dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah |