isman
Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).
1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 040 Tahun 2023 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 064 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 066 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

4

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 008/K.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 020/K.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 021/K.010/2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 031/K.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

8

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 077/K.010/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

9

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 096/K.03/2021 Tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

10

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/K.03/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

11

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/K.010/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

12

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/K.010/2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah

13

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 005/K.010/2020 Tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

14

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 041/K.03/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

15

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 048/K.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

16

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 092/K.03/2020 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

17

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 099/K.010/2020 Tentang Kriteria dan/ atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

18

Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

19

Undang-Undang Nomor : 018 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua UU 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

20

Undang-Undang Nomor : 011 Tahun 1994 Tentang Perubahan UU 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

21

Undang-Undang Nomor : 008 Tahun 1984 Tentang Penetapan Perpu 1-1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi UU

22

Undang-Undang Nomor : 008 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (alias: UU Pajak Pertambahan Nilai 1984)

23

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 001 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984

24

Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

PP 074-2021.pdf
25

Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

26

Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

27

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 2015 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

28

Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Konsultasi Hukum Dengan Perjanjian Terlebih Dahulu