Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129 Tahun 2023 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 142 Tahun 2023 Tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184 Tahun 2022 Tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 048/K.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 067/K.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/K.03/2019 Tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/K.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/K.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/K.03/2017 Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/K.03/2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/K.03/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/K.03/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 172/K.010/2016 Tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/K.03/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 26/K.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 161/K.010/2015 Tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/K.03/2015 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/K.07/2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/K.03/2014 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/K.03/2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 253/K.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/K.03/2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/K.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 256/K.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/K.011/2014 Tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/K.07/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/K.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/K.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/K.07/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/K.07/2013 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/K.03/2012 Tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94/K.07/2012 Tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/K.07/2012 Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 203/K.07/2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/K.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 231/K.07/2012 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/K.03/2011 Tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/K.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/K.07/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 172/K.07/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/K.07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/K.07/2011 Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148/K.07/2010 Tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/K.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/K.07/2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/K.07/2010 Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/K.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/K.07/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/K.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/K.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/K.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/K.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/K.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/K.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/K.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211 /K.07/2009 Tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/K.07/2008 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/K.07/2008 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160.3/K.07/2008 Tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164/K.03/2008 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/K.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/K.07/2008 Tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/K.03/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/K.07/2007 Tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 167/K.03/2007 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 167/PMK.03/2007 Tanggal 18 Desember 2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/K.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/K.02/2006 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bphtb Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bphtb Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/K.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/K.03/2005 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/K.03/2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/K.06/2005 Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor : 012 Tahun 1994 Tentang Perubahan UU 12-1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor : 012 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor : 014 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944

Undang-Undang Nomor : 001 Tahun 1949 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan

Undang-Undang Nomor : 015 Tahun 1946 Tentang Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946 1947

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 2000 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1998 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 1997 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 1994 Tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 1985 Tentang Penetapan Besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 1985 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor : 053 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,Pemeriksa Bea Dan Cukai,Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Presiden Nomor : 046 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,Pemeriksa Bea Dan Cukai,Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

Keputusan Presiden Nomor : 084 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai.

Keputusan Presiden Nomor : 029 Tahun 1995 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Presiden Nomor : 031 Tahun 1993 Tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.