isman
Pendanaan Jaminan Kesehatan
# Peraturan
1

Peraturan Presiden Nomor : 046 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

2

Peraturan Presiden Nomor : 032 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/K.02/2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2021

4

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/K.07/2019 Tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/K.02/2019 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/K.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional

7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 167/K.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017.

8

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/K.07/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

9

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/K.02/2017 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018.

10

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/K.07/2016 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016.

11

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/K.02/2016 Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017.

12

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/K.02/2015 Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015.

13

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246/K.02/2015 Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016.

14

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 167/K.02/2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

15

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 245/K.02/2014 Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015.

16

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/K.02/2013 Tentang Besaran Persentase Dana Operasional untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014.

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 028 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

18

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 148 Tahun 2023 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024

19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131 Tahun 2023 Tentang Pendanaan Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga

20

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 236 Tahun 2022 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023

21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PERMENKEU-219-2021 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022

22

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

23

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

24

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

25

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

26

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/2024/2023 Tentang Tim Penyusun Formula Penghitungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

27

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1289/MENKES/SK/IX/2003 Tentang Penerima Dana Penunjang Propinsi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES)

28

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1287/MENKES/SK/IX/2003 Tentang Revisi SK 561/MENKES/SK/IV/2003 tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurusan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES)

29

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1099/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES)

30

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 964/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penerima Dana Penujang Propinsi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES-DASAR)

31

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 561/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES)