isman
Perjanjian Internasional Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas
1

Peraturan Presiden Nomor : 058 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Equatorial Guinea On Visa Exemtion For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

2

Peraturan Presiden Nomor : 059 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Federal Democratic Republic Of Ethiopia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

3

Peraturan Presiden Nomor : 019 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Montenegro Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Montenegro on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports)

4

Peraturan Presiden Nomor : 026 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Niger Concerning Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)

5

Peraturan Presiden Nomor : 128 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Armenia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports)

6

Peraturan Presiden Nomor : 133 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Warga Negara Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Visa Exemption for The Nationals Holding of Diplomatic and Service Passports)

7

Peraturan Presiden Nomor : 134 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tajikistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)

8

Peraturan Presiden Nomor : 031 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)

9

Peraturan Presiden Nomor : 032 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

10

Peraturan Presiden Nomor : 033 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports)

11

Peraturan Presiden Nomor : 063 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Panama Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Panama On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service, Consular And Special Passports)

12

Peraturan Presiden Nomor : 064 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of El Salvador On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports)

13

Peraturan Presiden Nomor : 067 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lithuania On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

14

Peraturan Presiden Nomor : 068 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Italian Republic On The Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

15

Peraturan Presiden Nomor : 069 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service, And Special Passports)

16

Peraturan Presiden Nomor : 070 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service And Special Passports)

17

Peraturan Presiden Nomor : 080 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of The Republic Of Albania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

18

Peraturan Presiden Nomor : 081 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Romania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

19

Peraturan Presiden Nomor : 003 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports)

20

Peraturan Presiden Nomor : 004 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

21

Peraturan Presiden Nomor : 007 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports

22

Peraturan Presiden Nomor : 008 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government Of The Bolivarian Republic Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports

23

Peraturan Presiden Nomor : 009 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports

24

Peraturan Presiden Nomor : 031 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

25

Peraturan Presiden Nomor : 055 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Servicepassports

26

Peraturan Presiden Nomor : 060 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Moldova Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of Republic Of Moldova On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passport)

27

Peraturan Presiden Nomor : 061 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (accord Entre Le Gouvernement De La Republique Dindonesie Et Le Gouvernement De La Republiquefrancaise Sur Lexemption De Visas De Court Sejour Pour Les Titulaires Dun Passeport Diplomatique Ou De Service)

28

Peraturan Presiden Nomor : 067 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport)

29

Peraturan Presiden Nomor : 094 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United Mexican States On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports

30

Peraturan Presiden Nomor : 160 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Georgia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Georgia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

31

Peraturan Presiden Nomor : 161 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)

32

Peraturan Presiden Nomor : 001 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek Untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-Term Stay Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Services, And Special Passports)

33

Peraturan Presiden Nomor : 069 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Afghanistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Afghanistan On Visa Exemption For Holders Of Diplomabtic And Service Passports)

34

Peraturan Presiden Nomor : 011 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People´s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)

35

Peraturan Presiden Nomor : 032 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

36

Peraturan Presiden Nomor : 040 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

37

Peraturan Presiden Nomor : 056 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of Bosnia And Herzegovina On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)

38

Peraturan Presiden Nomor : 057 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports)

39

Peraturan Presiden Nomor : 058 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

40

Peraturan Presiden Nomor : 065 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United Arab Emirateson Visa Exemption For Holder Of Diplomatic, Service And Special Passports)

41

Peraturan Presiden Nomor : 066 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesiaand The Goverment Of Republic Macedonia On Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

42

Peraturan Presiden Nomor : 082 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

43

Peraturan Presiden Nomor : 091 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hungary On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

44

Peraturan Presiden Nomor : 092 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kazakhstan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

45

Peraturan Presiden Nomor : 093 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

46

Peraturan Presiden Nomor : 094 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports

47

Peraturan Presiden Nomor : 013 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Council On Mutual Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)

48

Peraturan Presiden Nomor : 095 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan On Visa Exeption For Holders Of Diplomatic And Service/official Passport)

49

Peraturan Presiden Nomor : 043 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovakia Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Passports And Service Passports)

50

Peraturan Presiden Nomor : 044 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Diplomatic And Service Passports)

51

Peraturan Presiden Nomor : 018 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Pasports)

52

Peraturan Presiden Nomor : 037 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Paraguay On Visa Exemption For Diplomatic, Official And Service Passports)

53

Peraturan Presiden Nomor : 038 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)

54

Peraturan Presiden Nomor : 049 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratie Socialist Republic Of Srilanka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/service Passports (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilanka Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas)

55

Peraturan Presiden Nomor : 006 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemenang Pasfor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Rusian Federation On Visa Exemption For Sort Trem Visits Of The Holders Diplomic And Service Pasport)

56

Peraturan Presiden Nomor : 060 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Austria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas)

57

Peraturan Presiden Nomor : 064 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Brasil Mengenai Pembebasan Visa Untuk Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Federative Republic Of Brazil On Isa Exemption For Diplomatic And Official Or Service Passports)