1 |
Peraturan Presiden Nomor : 034 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Peghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates For The Avoidence Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
2 |
Peraturan Presiden Nomor : 035 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Pengelakan Dan Penghindaran Pajak (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Elimination Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And The Prevention Of Tax Evasion And Avoidance) |
3 |
Peraturan Presiden Nomor : 023 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan yang Ditandatangani di Kota Los Cabos Pada 6 September 2002 (Protocol Amending the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income Signed at the City of Los Cabos on 6 September 2002) |
4 |
Peraturan Presiden Nomor : 029 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas For The Exchange of Information Relating to Tax Matters) |
5 |
Peraturan Presiden Nomor : 054 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino for the Exchange of Information Relating to Tax Matters) |
6 |
Peraturan Presiden Nomor : 006 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
7 |
Peraturan Presiden Nomor : 075 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with the Respect to Taxes on Income) |
8 |
Peraturan Presiden Nomor : 024 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002 |
9 |
Peraturan Presiden Nomor : 077 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 Januari 2006) |
10 |
Peraturan Presiden Nomor : 005 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Peoples Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
11 |
Peraturan Presiden Nomor : 006 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
12 |
Peraturan Presiden Nomor : 058 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Lao Peoples Democratic Republic For The Avoidance Of Double Taxation And Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
13 |
Peraturan Presiden Nomor : 091 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters) |
14 |
Peraturan Presiden Nomor : 092 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Guernsey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The States Of Guernsey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters) |
15 |
Peraturan Presiden Nomor : 093 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Isle Of Man Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Isle Of Man For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters) |
16 |
Peraturan Presiden Nomor : 095 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Bermuda (sebagaimana Telah Diizinkan Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya Dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaraan Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan |
17 |
Peraturan Presiden Nomor : 159 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance Tax Matters (konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan) |
18 |
Peraturan Presiden Nomor : 018 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan) |
19 |
Peraturan Presiden Nomor : 019 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income) |
20 |
Peraturan Presiden Nomor : 023 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Keuntungan Pemindah Tanganan Harta) |
21 |
Peraturan Presiden Nomor : 024 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment Og The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The Peoples Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina Untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya |
22 |
Peraturan Presiden Nomor : 027 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes On Income) |
23 |
Peraturan Presiden Nomor : 031 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republic Og Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) |
24 |
Peraturan Presiden Nomor : 030 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991) |
25 |
Peraturan Presiden Nomor : 008 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Amending The Agreement And The Protocol Betwen The Republic Of Indonesia And The Swoss Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income (protokol Perubahan Persetujuan Dan Protokol Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan) |
26 |
Peraturan Presiden Nomor : 087 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Tentang penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Stste Of Qatar For The Avoidance Of double Taxation And The Prevention Of Fiskal Evasion With respect To Taxes On Income) |
27 |
Peraturan Presiden Nomor : 018 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes Income) |
28 |
Peraturan Presiden Nomor : 068 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Peoples Republic Of Bangladesh For The Avoidances Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Bestra Protocol |
29 |
Keputusan Presiden Nomor : 057 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. |
30 |
Keputusan Presiden Nomor : 057 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Brunei Darussalam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income Beserta Protocol. |
31 |
Keputusan Presiden Nomor : 168 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Texas on Income. |
32 |
Keputusan Presiden Nomor : 006 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With to Taxes on Income. |
33 |
Keputusan Presiden Nomor : 148 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. |
34 |
Keputusan Presiden Nomor : 149 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income Beserta Protocol. |
35 |
Keputusan Presiden Nomor : 088 Tahun 1996 Tentang Pengesahan "Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income with a Related Protocol and Exchange of Notes Signed at Jakarta on the 11 th Day Juli, 1988. |
36 |
Keputusan Presiden Nomor : 079 Tahun 1995 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. |
37 |
Keputusan Presiden Nomor : 118 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiskal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains. |
38 |
Keputusan Presiden Nomor : 062 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. |
39 |
Keputusan Presiden Nomor : 004 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiskal Evasion with Respect to Taxes in Income. |
40 |
Keputusan Presiden Nomor : 033 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria for the Avoidance for Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income beserta Protocolnya. |
41 |
Keputusan Presiden Nomor : 060 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Agreement between Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocolnya. |
42 |
Keputusan Presiden Nomor : 012 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, Beserta Protocol-nya. |
43 |
Keputusan Presiden Nomor : 019 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Convention Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, Beserta Protocol-nya. |
44 |
Keputusan Presiden Nomor : 060 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People`s Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes Income, Beserta Protocol dan Exchange of Note yang Melengkapinya. |
45 |
Keputusan Presiden Nomor : 044 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evation with Respect to Taxes Income beserta Protokol. |
46 |
Keputusan Presiden Nomor : 045 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Convention Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evation With Respect to Taxes on Income and on Capital Beserta Protokol. |
47 |
Keputusan Presiden Nomor : 008 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital beserta Protokol. |
48 |
Keputusan Presiden Nomor : 033 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the German Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income |
49 |
Keputusan Presiden Nomor : 048 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand for the Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income Beserta Protokolnya. |
50 |
Keputusan Presiden Nomor : 015 Tahun 1986 Tentang Pengesahan Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income beserta Protokolnya. |
51 |
Keputusan Presiden Nomor : 079 Tahun 1982 Tentang Pengesahan "Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income". |
52 |
Keputusan Presiden Nomor : 028 Tahun 1981 Tentang Pengesahan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital ". |
53 |
Keputusan Presiden Nomor : 048 Tahun 1981 Tentang Pengesahan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmentof The Republic Of Phillippines For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respectto Taxes On Income" |
54 |
Keputusan Presiden Nomor : 001 Tahun 1974 Tentang Pengesahan "Agreement between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas kekayaan) |