1 |
Undang-Undang Nomor : 022 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
2 |
Undang-Undang Nomor : 004 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
3 |
Undang-Undang Nomor : 005 Tahun 1995 Tentang Perubahan UU 16-1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU 2-1985
Rincian Status :
|
4 |
Undang-Undang Nomor : 002 Tahun 1985 Tentang Perubahan UU 16-1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 5-1975
Rincian Status :
|
5 |
Undang-Undang Nomor : 005 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
6 |
Undang-Undang Nomor : 016 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
7 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan UU 16-1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 5-1975 dan UU 2-1985 |
8 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan UU 16-1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan UU 5-1975 |
9 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 071 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
10 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan UU 16-1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
11 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan-Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat |