| 1 |
Undang-Undang Nomor : 081 Tahun 1958 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Rincian Status :
|
| 2 |
Undang-Undang Nomor : 002 Tahun 1954 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Rincian Status :
|
| 3 |
Undang-Undang Nomor : 010 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rincian Status :
|
| 4 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
| 5 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
| 6 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
| 7 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
| 8 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rincian Status :
|
| 9 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 10 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1958 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah |