1 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam |
2 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2009 Tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara |
3 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam |
4 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam |
5 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri |
6 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan |
7 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1975 Tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan |
8 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan |
9 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan |
10 |
Keputusan Presiden Nomor : 020 Tahun 1979 Tentang Pengunaan Dana Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Eksportir Kayu |
11 |
Keputusan Presiden Nomor : 048 Tahun 1977 Tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu. |
12 |
Keputusan Presiden Nomor : 020 Tahun 1975 Tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan |
13 |
Keputusan Presiden Nomor : 019 Tahun 1974 Tentang Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 Tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia |
14 |
Keputusan Presiden Nomor : 066 Tahun 1971 Tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan. |