1 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus |
2 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Profesi Dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan |
3 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan |
4 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari |
5 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi |
6 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial |
7 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu |
8 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Arsip Vital di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
9 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 79 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
10 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
11 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi |
12 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan |
13 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |
14 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan |
15 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu |
16 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung |
17 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.12/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi |
18 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.2/Menlhk/Setjen/Keu.3/1/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
19 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak |
20 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung |
21 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk-II/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan |
22 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.33/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan |
23 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.45/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
24 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.76/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasionaldan Blok Pengelolaan Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Hutan Rayadan Taman Wisata Alam |
25 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.15/Menhut-II/2014 Tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan |
26 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/Menhut-II/2014 Tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan |
27 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak |
28 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-II/2014 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
29 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.95/MENHUT-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-ii/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak |
30 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.96/MENHUT-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-ii/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu |
31 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2013 Tentang Standar Biaya Penialan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu |
32 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan |
33 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2013 Tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan |
34 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/menhut-ii/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verif |
35 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan H |
36 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi |
37 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi |
38 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan |
39 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani |
40 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
41 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2011 Tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi |
42 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Kehutanan |
43 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2010 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (phpl) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak |
44 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |
45 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) |
46 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya |
47 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak |
48 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan |
49 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (dolapkeu-php2h) |
50 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
51 |
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Untuk Kegiatan Pertahanan Negara |
52 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 04/K.02/2012 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan. |
53 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06.1/K.01/2007 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan |
54 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produk Lestari |
55 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 461 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Pertanian dan Pascapanen Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian |
56 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans 68 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia |
57 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu |
58 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans KEP.122/MEN/V/2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan |
59 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans KEP.45/MEN/III/2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
60 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans KEP.93/MEN/IV/2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan |
61 |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : trans KEP.99/MEN/IV/2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. |
62 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan |
63 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan |
64 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan |
65 |
Peraturan Presiden Nomor : 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial |
66 |
Peraturan Presiden Nomor : 007 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan |