1 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset |
2 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry |
3 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 065 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
4 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia |
5 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk |
6 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya |
7 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 083 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
8 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 084 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia |
9 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 088 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma |
10 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial |
11 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III |
12 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia |
13 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
14 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia |
15 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi |
16 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi |
17 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional |
18 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia |
19 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani |
20 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya |
21 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
22 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
23 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II |
24 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
25 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 2020 Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL |
26 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Pertamina |
27 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 2020 Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI |
28 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR |
29 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 055 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR |
30 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN |
31 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 51-2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II |
32 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur |
33 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
34 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk |
35 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 086 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani |
36 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 087 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri |
37 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 088 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara |
38 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional |
39 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 091 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam |
40 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 094 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia |
41 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 095 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
42 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia |
43 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 112 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry |
44 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 113 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari |
45 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP 57-2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia |
46 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 2014 Tentang Perubahan PP 67-2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I |
47 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IV |
48 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V |
49 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia |
50 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP 69-2011 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund |
51 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III |
52 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 069 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Rangka Pendirian Asean Frastructure Fund |
53 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2011 Tentang Perubahan PP 5-2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan |
54 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I |
55 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia |
56 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 078 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV |
57 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 079 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I |
58 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II |
59 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya |
60 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
61 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia |
62 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia |
63 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
64 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 086 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia |
65 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur |
66 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia |
67 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Asset |
68 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 067 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia |
69 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 66-2007 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur |
70 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur |
71 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan |
72 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset |
73 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG |
74 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2003 Tentang Perubahan PP 7-2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG |
75 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RI |
76 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RI |
77 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 116 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta |
78 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 117 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta |
79 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 118 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta |
80 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 119 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung |
81 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 120 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang |
82 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakara |
83 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang |
84 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 123 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang |
85 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 124 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar |
86 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 125 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo Makasar |
87 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 126 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta |
88 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta |
89 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta |
90 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan |
91 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
92 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri |
93 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan |
94 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan |
95 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank |
96 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan |
97 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir |
98 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara V |
99 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 011 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VI |
100 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII |
101 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 072 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri |
102 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 049 Tahun 1993 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengelolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi Bogor, Jawa Barat |
103 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor |
104 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII |
105 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektroteknika Profesional Dan Komponen |
106 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara |
107 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan |
108 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barang-Barang Impor Indonesia Di Luar Negeri |
109 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1989 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI |
110 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap |
111 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang |
112 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1986 Tentang Perubahan PP 31-1982 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu |
113 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi |
114 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu |
115 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1984 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II |
116 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Indutri Medan |
117 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam |
118 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan Barang Impor Ekspor |
119 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Jaminan Kredit Ekspor Dan Asuransi Ekspor |
120 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas |
121 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1982 Tentang Perubahan PP 60-971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI |
122 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri |
123 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma |
124 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen |
125 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk |
126 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi |
127 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan |
128 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air |
129 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam |
130 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1979 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula |
131 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya |
132 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" |
133 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1977 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan |
134 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1977 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk |
135 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja |
136 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang |
137 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa" |
138 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan |
139 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk |
140 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1975 Tentang Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.") |
141 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium |
142 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura |
143 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate) |
144 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia("P.T.Rajawali Nusantara Indonesia") |
145 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional |
146 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah) |
147 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi |
148 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse |
149 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd") |
150 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian |
151 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1973 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41) |
152 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional |
153 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan |
154 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate |
155 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya) |
156 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya) |
157 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan |
158 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo") |
159 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan |
160 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau) |
161 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara |
162 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut |
163 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan |
164 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia |
165 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1971 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134) |
166 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang seri |
167 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1971 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "Bio Farma" (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 101) |
168 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I |
169 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa |
170 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 055 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat |
171 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 056 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang |
172 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa |
173 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat |
174 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro |
175 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 060 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perum Percetakan Uang RI |
176 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1971 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan |
177 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1970 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang |
178 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional |
179 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. Krakatau Steel |
180 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia |
181 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing |
182 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah |
183 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima" |
184 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1969 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" |
185 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 011 Tahun 1969 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) |
186 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1969 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Pe |
187 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1969 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang |
188 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara) |
189 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah |
190 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang |
191 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara |
192 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina) |
193 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 1967 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang |
194 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1967 Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya" |
195 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1966 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut |
196 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1966 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga Dan Kerta Niaga |
197 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaa Negara Arta Yasa |
198 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara |
199 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 008 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja |
200 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra |
201 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka |
202 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1965 Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) |
203 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1965 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66) |
204 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1965 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87) |
205 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1965 Tentang Tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro |
206 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi |
207 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin Dan Gaya Electro), Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Dan Permata Nusantara |
208 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya |
209 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 041 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya |
210 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (Gaya Baru) |
211 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemrintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar |
212 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya |
213 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur) |
214 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia |
215 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, Dan Pembangunan Niaga |
216 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Koja" |
217 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara |
218 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara |
219 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri |
220 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara |
221 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api |
222 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara |
223 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman |
224 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara |
225 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara |
226 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran |
227 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka |
228 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku |
229 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia |
230 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 237) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (Permigan) |
231 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 236) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Pertamin) |
232 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" |
233 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya |
234 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" |
235 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya |
236 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Eka Grafika |
237 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Dwi Grafika |
238 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Tri Grafika |
239 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar |
240 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1962 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia |
241 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya" |
242 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara Candaradimuka |
243 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran |
244 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku-Loakulu |
245 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar |
246 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra |
247 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) |
248 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra |
249 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya |
250 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa |
251 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur |
252 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah |
253 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat |
254 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan |
255 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau |
256 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara |
257 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh |
258 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat |
259 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah |
260 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan |
261 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur |
262 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan-Tenggara |
263 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku |
264 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara |
265 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara |
266 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Barat |
267 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Tengah |
268 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1961 Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Timur" |
269 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1961 Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan |
270 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan-Tenggara |
271 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat |
272 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali |
273 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan |
274 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya |
275 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur |
276 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah |
277 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kalimantan Selatan |
278 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 049 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan-Tenggara |
279 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku |
280 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah |
281 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara |
282 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau |
283 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat |
284 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indra Karya" |
285 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Yodya Karya" |
286 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya" |
287 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 060 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kumala Karya" |
288 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya" |
289 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Waskita Karya" |
290 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan" |
291 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 064 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Wijaya Karya" |
292 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 065 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya" |
293 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indah Karya" |
294 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 071 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti |
295 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 072 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakt |
296 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti |
297 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti |
298 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti |
299 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti |
300 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti |
301 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 078 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti |
302 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 079 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Nurani Farma" |
303 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 080 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma" |
304 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Raja Farma" |
305 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Kasahusada" |
306 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 083 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Sari Husada" |
307 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 084 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Nakula Farma" |
308 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kina Farma" |
309 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 089 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia |
310 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti |
311 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 091 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok |
312 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin |
313 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 093 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam |
314 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 095 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung |
315 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 096 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka |
316 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 097 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep |
317 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" |
318 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Pelayaran Nasional Indonesia |
319 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd" |
320 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Dok Dan Perkapalan Surabaya |
321 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara |
322 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Tridaya |
323 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 112 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Dan Dok Semarang |
324 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 113 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaya |
325 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 114 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok |
326 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 115 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah I" |
327 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 116 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah II" |
328 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 117 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara " Pelabuhan Daerah III" |
329 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 118 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah IV" |
330 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 119 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah V" |
331 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 120 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VI" |
332 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VII" |
333 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VIII" |
334 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 123 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor |
335 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 124 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke |
336 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 125 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata |
337 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 126 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Ralin |
338 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Metrika |
339 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma |
340 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 129 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma |
341 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 130 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas |
342 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 131 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub |
343 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 132 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik |
344 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 133 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak |
345 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 134 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas |
346 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 135 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang |
347 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 136 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Padalarang |
348 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 137 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces |
349 |
|
350 |
|
351 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 142 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh |
352 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 143 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I |
353 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II |
354 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 145 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumtera Utara III |
355 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 146 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV |
356 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 147 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V |
357 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 148 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI |
358 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 149 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII |
359 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII |
360 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 151 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX |
361 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I |
362 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 153 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II |
363 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 154 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I |
364 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 155 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II |
365 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 156 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III |
366 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 157 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV |
367 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 158 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V |
368 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 159 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI |
369 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 160 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I |
370 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 161 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II |
371 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 162 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah III |
372 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 163 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV |
373 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 164 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V |
374 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 165 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I |
375 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 166 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II |
376 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 167 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III |
377 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 168 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV |
378 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 169 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V |
379 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 170 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI |
380 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 171 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII |
381 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 172 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII |
382 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 173 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX |
383 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 174 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X |
384 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 175 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis |
385 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian |
386 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 181 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit |
387 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 182 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan |
388 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 183 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan Dan Perajutan |
389 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 184 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan Dan Minuman |
390 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 185 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik |
391 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 186 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam Dan Mesin |
392 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 187 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia |
393 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 188 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan Dan Sabut |
394 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 189 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet |
395 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 190 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati |
396 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 191 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Es |
397 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 192 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian Pembinaan Dan Urusan Pendidikan |
398 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 193 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi |
399 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 194 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat |
400 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 195 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara |
401 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 197 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey" |
402 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 198 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional |
403 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 199 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional |
404 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 205 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta |
405 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 214 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera |
406 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 215 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Lokananta |
407 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 216 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan |
408 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 217 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asam Arang |
409 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia |
410 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 219 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia |
411 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 220 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya |
412 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 240 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi |
413 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 245 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pos Dan Telekomunikasi |
414 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
415 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Tembakau Milik Belanda |
416 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
417 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1958 Tentang Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan-Pertanian Milik Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia |
418 |
Peraturan Presiden Nomor : 015 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional |
419 |
Peraturan Presiden Nomor : 053 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur |
420 |
Peraturan Presiden Nomor : 055 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur |
421 |
Peraturan Presiden Nomor : 057 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan |
422 |
Peraturan Presiden Nomor : 004 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti. |
423 |
Penetapan Presiden Nomor : 017 Tahun 1965 Tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara |
424 |
Penetapan Presiden Nomor : 018 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Tambahan Perihal Pendirian Bank Tunggal Milik Negara |
425 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri |
426 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset |
427 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa |
428 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma |
429 |
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas |