isman
Penyertaan Modal Negara Pada Beberapa BUMN
1

Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset

PP 051-2021.pdf
2

Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

PP2 05-2021.pdf
3

Peraturan Pemerintah Nomor : 065 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

PP 065-2021.pdf
4

Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia

PP 066-2021.pdf
5

Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

PP 073-2021.pdf
6

Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

7

Peraturan Pemerintah Nomor : 083 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

PP 083-2021.pdf
8

Peraturan Pemerintah Nomor : 084 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

PP 084-2021.pdf
9

Peraturan Pemerintah Nomor : 088 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma

PP 088-2021.pdf
10

Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

PP 090-2021.pdf
11

Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

PP 092-2021.pdf
12

Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

PP 102-2021.pdf
13

Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

PP 103-2021.pdf
14

Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

PP 104-2021.pdf
15

Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

PP 110-2021.pdf
16

Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

PP 111-2021.pdf
17

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

18

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

19

Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani

20

Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

21

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

22

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

23

Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

24

Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

25

Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 2020 Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL

26

Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Pertamina

27

Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 2020 Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI

28

Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

29

Peraturan Pemerintah Nomor : 055 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

30

Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

31

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 51-2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

32

Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

33

Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

34

Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

35

Peraturan Pemerintah Nomor : 086 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani

36

Peraturan Pemerintah Nomor : 087 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

37

Peraturan Pemerintah Nomor : 088 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara

38

Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

39

Peraturan Pemerintah Nomor : 091 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam

40

Peraturan Pemerintah Nomor : 094 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

41

Peraturan Pemerintah Nomor : 095 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

42

Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

43

Peraturan Pemerintah Nomor : 112 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry

44

Peraturan Pemerintah Nomor : 113 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

45

Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP 57-2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

46

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 2014 Tentang Perubahan PP 67-2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I

47

Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IV

48

Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V

49

Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

50

Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP 69-2011 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund

51

Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III

52

Peraturan Pemerintah Nomor : 069 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Rangka Pendirian Asean Frastructure Fund

53

Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2011 Tentang Perubahan PP 5-2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

54

Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

55

Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia

56

Peraturan Pemerintah Nomor : 078 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

57

Peraturan Pemerintah Nomor : 079 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

58

Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

59

Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya

60

Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

61

Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

62

Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

63

Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

64

Peraturan Pemerintah Nomor : 086 Tahun 2010 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

65

Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

66

Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

67

Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Asset

68

Peraturan Pemerintah Nomor : 067 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

69

Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 66-2007 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

70

Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

71

Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

72

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset

73

Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

74

Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 2003 Tentang Perubahan PP 7-2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

75

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RI

76

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RI

77

Peraturan Pemerintah Nomor : 116 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta

78

Peraturan Pemerintah Nomor : 117 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

79

Peraturan Pemerintah Nomor : 118 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

80

Peraturan Pemerintah Nomor : 119 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung

81

Peraturan Pemerintah Nomor : 120 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang

82

Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakara

83

Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang

84

Peraturan Pemerintah Nomor : 123 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang

85

Peraturan Pemerintah Nomor : 124 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar

86

Peraturan Pemerintah Nomor : 125 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo Makasar

87

Peraturan Pemerintah Nomor : 126 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

88

Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta

89

Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

90

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

91

Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

92

Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri

93

Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan

94

Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

95

Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank

96

Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

97

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir

98

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara V

99

Peraturan Pemerintah Nomor : 011 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Ri Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VI

100

Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII

101

Peraturan Pemerintah Nomor : 072 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri

102

Peraturan Pemerintah Nomor : 049 Tahun 1993 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengelolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi Bogor, Jawa Barat

103

Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor

104

Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

105

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektroteknika Profesional Dan Komponen

106

Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara

107

Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan

108

Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barang-Barang Impor Indonesia Di Luar Negeri

109

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1989 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI

110

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap

111

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang

112

Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1986 Tentang Perubahan PP 31-1982 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu

113

Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi

114

Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu

115

Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1984 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

116

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Indutri Medan

117

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam

118

Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan Barang Impor Ekspor

119

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1983 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Jaminan Kredit Ekspor Dan Asuransi Ekspor

120

Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas

121

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1982 Tentang Perubahan PP 60-971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI

122

Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri

123

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

124

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen

125

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1981 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk

126

Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 1981 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

127

Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan

128

Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air

129

Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam

130

Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1979 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula

131

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya

132

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja"

133

Peraturan Pemerintah Nomor : 017 Tahun 1977 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan

134

Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1977 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk

135

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja

136

Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang

137

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"

138

Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan

139

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Industri Pupuk

140

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1975 Tentang Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.")

141

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1975 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium

142

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura

143

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate)

144

Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia("P.T.Rajawali Nusantara Indonesia")

145

Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional

146

Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah)

147

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1974 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi

148

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse

149

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd")

150

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian

151

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1973 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)

152

Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

153

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan

154

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate

155

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)

156

Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)

157

Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan

158

Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo")

159

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

160

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau)

161

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

162

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut

163

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan

164

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

165

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1971 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)

166

Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang seri

167

Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1971 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "Bio Farma" (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 101)

168

Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I

169

Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa

170

Peraturan Pemerintah Nomor : 055 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat

171

Peraturan Pemerintah Nomor : 056 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang

172

Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa

173

Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat

174

Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro

175

Peraturan Pemerintah Nomor : 060 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perum Percetakan Uang RI

176

Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1971 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

177

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1970 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang

178

Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional

179

Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. Krakatau Steel

180

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia

181

Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing

182

Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah

183

Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1970 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima"

184

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1969 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"

185

Peraturan Pemerintah Nomor : 011 Tahun 1969 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)

186

Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1969 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Pe

187

Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1969 Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang

188

Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

189

Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

190

Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

191

Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

192

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)

193

Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 1967 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang

194

Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1967 Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"

195

Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1966 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut

196

Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 1966 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga Dan Kerta Niaga

197

Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaa Negara Arta Yasa

198

Peraturan Pemerintah Nomor : 002 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara

199

Peraturan Pemerintah Nomor : 008 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

200

Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

201

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka

202

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1965 Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)

203

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1965 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)

204

Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1965 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87)

205

Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1965 Tentang Tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro

206

Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

207

Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin Dan Gaya Electro), Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Dan Permata Nusantara

208

Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

209

Peraturan Pemerintah Nomor : 041 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya

210

Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (Gaya Baru)

211

Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemrintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar

212

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya

213

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur)

214

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia

215

Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, Dan Pembangunan Niaga

216

Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Koja"

217

Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara

218

Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

219

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

220

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara

221

Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api

222

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

223

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

224

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara

225

Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara

226

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran

227

Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka

228

Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku

229

Peraturan Pemerintah Nomor : 044 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia

230

Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 237) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (Permigan)

231

Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1963 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 236) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Pertamin)

232

Peraturan Pemerintah Nomor : 009 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"

233

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya

234

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara"

235

Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya

236

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Eka Grafika

237

Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Dwi Grafika

238

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Tri Grafika

239

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar

240

Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1962 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

241

Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya"

242

Peraturan Pemerintah Nomor : 032 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara Candaradimuka

243

Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran

244

Peraturan Pemerintah Nomor : 034 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku-Loakulu

245

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar

246

Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra

247

Peraturan Pemerintah Nomor : 003 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin)

248

Peraturan Pemerintah Nomor : 014 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra

249

Peraturan Pemerintah Nomor : 015 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya

250

Peraturan Pemerintah Nomor : 016 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

251

Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur

252

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah

253

Peraturan Pemerintah Nomor : 020 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat

254

Peraturan Pemerintah Nomor : 021 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan

255

Peraturan Pemerintah Nomor : 022 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau

256

Peraturan Pemerintah Nomor : 023 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara

257

Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh

258

Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat

259

Peraturan Pemerintah Nomor : 026 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah

260

Peraturan Pemerintah Nomor : 027 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan

261

Peraturan Pemerintah Nomor : 028 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur

262

Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan-Tenggara

263

Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku

264

Peraturan Pemerintah Nomor : 031 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara

265

Peraturan Pemerintah Nomor : 033 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara

266

Peraturan Pemerintah Nomor : 035 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Barat

267

Peraturan Pemerintah Nomor : 036 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Tengah

268

Peraturan Pemerintah Nomor : 037 Tahun 1961 Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Timur"

269

Peraturan Pemerintah Nomor : 038 Tahun 1961 Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan

270

Peraturan Pemerintah Nomor : 039 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan-Tenggara

271

Peraturan Pemerintah Nomor : 040 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat

272

Peraturan Pemerintah Nomor : 042 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali

273

Peraturan Pemerintah Nomor : 043 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan

274

Peraturan Pemerintah Nomor : 045 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya

275

Peraturan Pemerintah Nomor : 046 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur

276

Peraturan Pemerintah Nomor : 047 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah

277

Peraturan Pemerintah Nomor : 048 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kalimantan Selatan

278

Peraturan Pemerintah Nomor : 049 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan-Tenggara

279

Peraturan Pemerintah Nomor : 050 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku

280

Peraturan Pemerintah Nomor : 051 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara-Tengah

281

Peraturan Pemerintah Nomor : 052 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

282

Peraturan Pemerintah Nomor : 053 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau

283

Peraturan Pemerintah Nomor : 054 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat

284

Peraturan Pemerintah Nomor : 057 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indra Karya"

285

Peraturan Pemerintah Nomor : 058 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Yodya Karya"

286

Peraturan Pemerintah Nomor : 059 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya"

287

Peraturan Pemerintah Nomor : 060 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kumala Karya"

288

Peraturan Pemerintah Nomor : 061 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya"

289

Peraturan Pemerintah Nomor : 062 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Waskita Karya"

290

Peraturan Pemerintah Nomor : 063 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"

291

Peraturan Pemerintah Nomor : 064 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Wijaya Karya"

292

Peraturan Pemerintah Nomor : 065 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya"

293

Peraturan Pemerintah Nomor : 066 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indah Karya"

294

Peraturan Pemerintah Nomor : 071 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti

295

Peraturan Pemerintah Nomor : 072 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakt

296

Peraturan Pemerintah Nomor : 073 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti

297

Peraturan Pemerintah Nomor : 074 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti

298

Peraturan Pemerintah Nomor : 075 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti

299

Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti

300

Peraturan Pemerintah Nomor : 077 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti

301

Peraturan Pemerintah Nomor : 078 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti

302

Peraturan Pemerintah Nomor : 079 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Nurani Farma"

303

Peraturan Pemerintah Nomor : 080 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"

304

Peraturan Pemerintah Nomor : 081 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Raja Farma"

305

Peraturan Pemerintah Nomor : 082 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Kasahusada"

306

Peraturan Pemerintah Nomor : 083 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Sari Husada"

307

Peraturan Pemerintah Nomor : 084 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Nakula Farma"

308

Peraturan Pemerintah Nomor : 085 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kina Farma"

309

Peraturan Pemerintah Nomor : 089 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia

310

Peraturan Pemerintah Nomor : 090 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti

311

Peraturan Pemerintah Nomor : 091 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok

312

Peraturan Pemerintah Nomor : 092 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin

313

Peraturan Pemerintah Nomor : 093 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam

314

Peraturan Pemerintah Nomor : 095 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung

315

Peraturan Pemerintah Nomor : 096 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka

316

Peraturan Pemerintah Nomor : 097 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep

317

Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"

318

Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Pelayaran Nasional Indonesia

319

Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"

320

Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Dok Dan Perkapalan Surabaya

321

Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

322

Peraturan Pemerintah Nomor : 111 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Tridaya

323

Peraturan Pemerintah Nomor : 112 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Dan Dok Semarang

324

Peraturan Pemerintah Nomor : 113 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaya

325

Peraturan Pemerintah Nomor : 114 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok

326

Peraturan Pemerintah Nomor : 115 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah I"

327

Peraturan Pemerintah Nomor : 116 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah II"

328

Peraturan Pemerintah Nomor : 117 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara " Pelabuhan Daerah III"

329

Peraturan Pemerintah Nomor : 118 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah IV"

330

Peraturan Pemerintah Nomor : 119 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah V"

331

Peraturan Pemerintah Nomor : 120 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VI"

332

Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VII"

333

Peraturan Pemerintah Nomor : 122 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VIII"

334

Peraturan Pemerintah Nomor : 123 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor

335

Peraturan Pemerintah Nomor : 124 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke

336

Peraturan Pemerintah Nomor : 125 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata

337

Peraturan Pemerintah Nomor : 126 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Ralin

338

Peraturan Pemerintah Nomor : 127 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Metrika

339

Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma

340

Peraturan Pemerintah Nomor : 129 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma

341

Peraturan Pemerintah Nomor : 130 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas

342

Peraturan Pemerintah Nomor : 131 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub

343

Peraturan Pemerintah Nomor : 132 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik

344

Peraturan Pemerintah Nomor : 133 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak

345

Peraturan Pemerintah Nomor : 134 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas

346

Peraturan Pemerintah Nomor : 135 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang

347

Peraturan Pemerintah Nomor : 136 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Padalarang

348

Peraturan Pemerintah Nomor : 137 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces

349

Peraturan Pemerintah Nomor : 138 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Garam

350

Peraturan Pemerintah Nomor : 139 Tahun 1961 Tentang Pendirian PN Soda

351

Peraturan Pemerintah Nomor : 142 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh

352

Peraturan Pemerintah Nomor : 143 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I

353

Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II

354

Peraturan Pemerintah Nomor : 145 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumtera Utara III

355

Peraturan Pemerintah Nomor : 146 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV

356

Peraturan Pemerintah Nomor : 147 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V

357

Peraturan Pemerintah Nomor : 148 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI

358

Peraturan Pemerintah Nomor : 149 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII

359

Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII

360

Peraturan Pemerintah Nomor : 151 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX

361

Peraturan Pemerintah Nomor : 152 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I

362

Peraturan Pemerintah Nomor : 153 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II

363

Peraturan Pemerintah Nomor : 154 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I

364

Peraturan Pemerintah Nomor : 155 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II

365

Peraturan Pemerintah Nomor : 156 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III

366

Peraturan Pemerintah Nomor : 157 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV

367

Peraturan Pemerintah Nomor : 158 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V

368

Peraturan Pemerintah Nomor : 159 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI

369

Peraturan Pemerintah Nomor : 160 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I

370

Peraturan Pemerintah Nomor : 161 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

371

Peraturan Pemerintah Nomor : 162 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah III

372

Peraturan Pemerintah Nomor : 163 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV

373

Peraturan Pemerintah Nomor : 164 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V

374

Peraturan Pemerintah Nomor : 165 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I

375

Peraturan Pemerintah Nomor : 166 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II

376

Peraturan Pemerintah Nomor : 167 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III

377

Peraturan Pemerintah Nomor : 168 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV

378

Peraturan Pemerintah Nomor : 169 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V

379

Peraturan Pemerintah Nomor : 170 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI

380

Peraturan Pemerintah Nomor : 171 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII

381

Peraturan Pemerintah Nomor : 172 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII

382

Peraturan Pemerintah Nomor : 173 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX

383

Peraturan Pemerintah Nomor : 174 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X

384

Peraturan Pemerintah Nomor : 175 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

385

Peraturan Pemerintah Nomor : 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

386

Peraturan Pemerintah Nomor : 181 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit

387

Peraturan Pemerintah Nomor : 182 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan

388

Peraturan Pemerintah Nomor : 183 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan Dan Perajutan

389

Peraturan Pemerintah Nomor : 184 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan Dan Minuman

390

Peraturan Pemerintah Nomor : 185 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik

391

Peraturan Pemerintah Nomor : 186 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam Dan Mesin

392

Peraturan Pemerintah Nomor : 187 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia

393

Peraturan Pemerintah Nomor : 188 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan Dan Sabut

394

Peraturan Pemerintah Nomor : 189 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet

395

Peraturan Pemerintah Nomor : 190 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati

396

Peraturan Pemerintah Nomor : 191 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Es

397

Peraturan Pemerintah Nomor : 192 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian Pembinaan Dan Urusan Pendidikan

398

Peraturan Pemerintah Nomor : 193 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi

399

Peraturan Pemerintah Nomor : 194 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat

400

Peraturan Pemerintah Nomor : 195 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara

401

Peraturan Pemerintah Nomor : 197 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"

402

Peraturan Pemerintah Nomor : 198 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional

403

Peraturan Pemerintah Nomor : 199 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional

404

Peraturan Pemerintah Nomor : 205 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta

405

Peraturan Pemerintah Nomor : 214 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera

406

Peraturan Pemerintah Nomor : 215 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Lokananta

407

Peraturan Pemerintah Nomor : 216 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan

408

Peraturan Pemerintah Nomor : 217 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asam Arang

409

Peraturan Pemerintah Nomor : 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

410

Peraturan Pemerintah Nomor : 219 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia

411

Peraturan Pemerintah Nomor : 220 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya

412

Peraturan Pemerintah Nomor : 240 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi

413

Peraturan Pemerintah Nomor : 245 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pos Dan Telekomunikasi

414

Peraturan Pemerintah Nomor : 029 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi

415

Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Tembakau Milik Belanda

416

Peraturan Pemerintah Nomor : 019 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian-Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi

417

Peraturan Pemerintah Nomor : 024 Tahun 1958 Tentang Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan-Pertanian Milik Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

418

Peraturan Presiden Nomor : 015 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

419

Peraturan Presiden Nomor : 053 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

420

Peraturan Presiden Nomor : 055 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

421

Peraturan Presiden Nomor : 057 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

422

Peraturan Presiden Nomor : 004 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti.

423

Penetapan Presiden Nomor : 017 Tahun 1965 Tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara

424

Penetapan Presiden Nomor : 018 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Tambahan Perihal Pendirian Bank Tunggal Milik Negara

425

Peraturan Pemerintah Nomor : 005 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri

426

Peraturan Pemerintah Nomor : 006 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset

427

Peraturan Pemerintah Nomor : 007 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

428

Peraturan Pemerintah Nomor : 010 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma

429

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/03/2021 Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas