Instruksi Presiden Nomor : 008 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi Dan/Atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-06/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-9/MBU/09/2021 Tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-9/MBU/08/2020 Tentang Staf Ahli bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-08/MBU/12/2017 Tentang Usulan Pengangkatan Calon Direktur Utama Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-01/MBU/03/2017 Tentang Kelengkapan Dokumen Usulan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-09/MBU/12/2014 Tentang Larangan Cuti Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Jasa Transportasi Publik, Kebandarudaraan Dan Kepelabuhan

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE- 09/MBU/12/2014 Tentang Larangan Cuti Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Jasa Transportasi Publik, Kebandarudaraan Dan Kepelabuhanan

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-04/MBU/WK/2013 Tentang Penempatan Pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Sebagai Direksi Di Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-01/MBU/2012 Tentang Pedoman Kalibrasi Penetapan Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-02/MBU/2011 Tentang Proses Hukum Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-04/MBU/2006 Tentang Ketentuan Bagi Karyawan Badan Usaha Milik Negara Yang Diangkat Menjadi Direksi Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-01/MBU/2004 Tentang Larangan Anggota Direksi, Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Merangkap Sebagai Pengurus Partai Politik Dan/Atau Anggota Legislatif

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 04/M-IND/Kep/1/2015 Tentang Keputusan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Susunan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Masa Bakti Tahun 2014-2019.