isman Beranda
Lahan Pertanian
# Peraturan Tentang Status
1 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
4 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 056 Tahun 1960 Penetapan Luas Tanah Pertanian
6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
8 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
9 Peraturan Pemerintah Nomor : 065 Tahun 2019 Jaminan Luasan Lahan Pertanian
10 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
11 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
12 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
13 Peraturan Pemerintah Nomor : 012 Tahun 2012 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
16 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
17 Peraturan Pemerintah Nomor : 025 Tahun 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
18 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
20 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
21 Peraturan Pemerintah Nomor : 030 Tahun 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
23 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
24 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
25 Peraturan Pemerintah Nomor : 001 Tahun 2011 Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
26 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
27 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
28 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
29 Peraturan Pemerintah Nomor : 004 Tahun 1977 Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
30 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
31 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
32 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
33 Keputusan Presiden Nomor : 074 Tahun 1998 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.
34 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
35 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
36 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
37 Keputusan Presiden Nomor : 133 Tahun 1998 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.
38 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
39 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
40 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
41 Keputusan Presiden Nomor : 082 Tahun 1995 Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.
42 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
44 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
45 Keputusan Presiden Nomor : 054 Tahun 1953 Pencabutan Hak Erfpacht Untuk Pertanian Besar Atas Tanah Yang Dikenal Dengan Nama Persilerfpacht Pasilian
46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2016 Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
47 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 Tahun 2016 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
48 Keputusan Menteri Agraria Nomor : No. SK. 978/Ka/1960 Tahun 1960 Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian