| 1 |
Peraturan Presiden Nomor : 089 Tahun 2006 Tentang Panitia Umum Piutang Negara |
| 2 |
Keputusan Presiden Nomor : 011 Tahun 1976 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara |
| 3 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/K.06/2017 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara. |
| 4 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/K.06/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara. |
| 5 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/K.06/2007 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
| 6 |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 359/KMK.09/1999 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan RUU tentang Lelang |
| 7 |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 78/KMK.01/1999 Tentang Besarnya Honorarium dan Uang Rapat/Sidang Bagi Panitia Urusan Piutang Negara |
| 8 |
|
| 9 |
Nomor : 195/KMK.08/2001 Tentang Penyempurnaan Panitia Penyusunan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Ruu tentang Lelang Negara |
| 10 |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 724/KM.6/2017 Tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |