
| 1 |
|
| 2 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan |
| 3 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 076 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri |
| 4 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1968 Tentang Penertiban Pemasukan Barang-Barang-Alat-Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| 5 |
Peraturan Pemerintah Nomor : 018 Tahun 1967 Tentang Penertiban Pemasukan Barang-Barang-Alat-Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| 6 |
Peraturan Presiden Nomor : 059 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan |
| 7 |
Peraturan Presiden Nomor : 042 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan |
| 8 |
Keputusan Presiden Nomor : 050 Tahun 1986 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984. |
| 9 |
Keputusan Presiden Nomor : 006 Tahun 1984 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam. |
| 10 |
Keputusan Presiden Nomor : 059 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam |
| 11 |
Keputusan Presiden Nomor : 013 Tahun 1969 Tentang Penambahan Keanggotaan Pada Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dengan Seorang Pejabat Bank Indonesia yang ditunjuk Oleh Gubernur Bank Indonesia. |
| 12 |
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Lini Produksi Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan |
| 13 |
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, Ekspor, Dan Impor Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan |